25 September 2012

Menyusuri Sejarah Prostitusi di Kota Solo (Bag. 2)

Pada tulisan sebelumnya, telah saya paparkan dengan singkat, sejarah prostitusi di kota Solo. Dan kali ini saya akan menyambung tulisan tersebut, yaitu pasca merebaknya prostitusi di kota Solo sekitar tahun 50-an. 

Penanganan prostitusi di kota Solo, secara formal dimulai sejak tahun 1953 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 10 Tahun 1953 tentang Pemberantasan Pelatjuran. Namun ternyata Perda yang terdiri atas 13 pasal larangan pelacuran/prostitusi tersebut tidak mampu meminimalisasi prostitusi yang ada di kota Solo waktu itu. 
Ilustrasi prostitusi. (Foto: flynnsinn.blogspot.com)
Pada tahun 1959, melihat ramainya prostitusi di jalanan di kota Solo, Masyumi sebagai partai yang berpegang teguh pada ajaran Islam merasa prihatin dengan keadaan itu karena ternyata prostitusi telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kota Solo saat itu. Kriminalitas menjadi semakin marak seiring meningkatnya jumlah preman, dan tidak jarang terjadi kasus perkelahian antarpreman dan antar-PSK yang disebabkan karena berebut pelanggan. Kondisi tersebut mendorong Partai Masyumi mengajukan ide untuk menempatkan para PSK tersebut ke dalam suatu tempat yang terisolir. Hal ini untuk meminimalisasi imbas negatif yang timbul dari adanya aktivitas prostitusi tersebut. 

Ide tersebut mendapat respons positif dari Hutomo Ramelan sebagai walikota Solo saat itu, yang selanjutnya membentuk badan pelaksana yang disebut Badan Pemerintah Harian yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat dan diketuai oleh K.H. Sahlan Rosidi. Melalui perdebatan yang panjang, akhirnya keputusan tersebut dapat terealisasi. Pada tahun 1961, Kepala Daerah Kotapraja Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan No.36/1/Kep. Tentang Penunjukan Kampung Silir sebagai pengecualian yang dimaksud pada Pasal 4 Perda Kota Besar Surakarta No. 10 tahun 1953, yang bebunyi “Didalam Daerah Kota Besar Surakarta tidak diperbolehkan adanja tempat tempat perzinaan/pentjabulan.” 

Ada beberapa alasan pemilihan kampung Silir sebagai tempat lokalisasi kala itu, yaitu sebagai berikut.
  • Kampung Silir terletak jauh dari pusat kota Solo dan letaknya cukup terisolir. Penempatan ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat luas dari adanya aktivitas prostitusi tersebut.
  • Sejak dahulu kampung Silir sudah memiliki legenda yang dikenal sebagai daerah 'maksiat' oleh masyarakat sekitarnya. ketika itu Silir dikenal sebagai tempat memelihara kuda-kuda kerajaan Kasunanan, di mana para penjaga kuda yang dikenal dengan istilah pekatik yang tinggal dan bermalam tersebut sering membawa wanita-wanita penghibur yang diajak bermalam.
Tanah yang ada di daerah Silir pada waktu itu masih merupakan milik Keraton Kasunanan Surakarta sebagai tempat pemeliharaan dan penguburan kuda-kuda kerajaan, maka pemerintah meminta izin pada pihak keraton untuk menggunakan tanah tersebut sebagai tempat lokalisasi. Setelah mendapat izin serta diberikan hak atas kepemilikan tanah tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengumpulkan para germo dan mucikari liar yang ada di kawasan kota Solo seperti di daerah Gilingan, RRI, dan di sekitar wilayah Alun-alun Kidul untuk diadakan pengarahan dan pendataan yang kemudian diberi hak untuk menggunakan wilayah lokalisasi Silir tersebut. Selain itu, para germo dan mucikari diberi kewajiban untuk membina para PSK yang telah menjadi anak didik mereka. Para germo di sini hanya memiliki hak untuk menggunakan, bukan hak memiliki tanah yang mereka tempati sehingga mereka dilarang menjual tanah yang mereka tempati tersebut. Selanjutnya, di atas tanah tersebut para PSK diberi wewenang untuk membangun dan mendirikan bangunan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki guna menampung PSK yang menjadi anak didik mereka. 

Pada tahun 1975, peraturan daerah tersebut diperbaharui dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta No. 1 tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna Susila. Untuk memperlancar pengelolaan Resosialisasi Silir, melalui Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 462/165/1/1985 Tentang Penunjukan Kewenangan Pengelolaan Tempat Resosialisasi Silir, maka ditunjuklah Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta sebagai instansi yang berwenang mengelolanya. Hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kotamadya Dati II Surakarta No. 462.3/111 – II – 1986 tentang Penunjukan Kewenangan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengelola Resosialisasi Silir. Kemudian atas keputusan itu dibentuklah tim panitia pengelola yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengelola Resosialisasi Silir secara operasional.

Referensi: dekanio.blogspot.com, Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No. 10 Tahun 1953

0 Komentar:

Poskan Komentar